WANUA. MILENIAL.TODAY SIDRAP – Sebagai tindak lanjut dari program Pendidikan Pengawasan Partisipatif (P2P), Institut Agama Islam (IAI) DDI Sidrap mengundang Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Sidenreng Rappang sebagai narasumber dalam kegiatan Sekolah Politik bertema “Simfoni Demokrasi Kampus: Menjaga Integritas Pemilu, Melahirkan Estafet Kepemimpinan yang Kredibel.”
Kegiatan tersebut menghadirkan Ketua Bawaslu Sidrap, Muhardin, S.H., bersama Komisioner Bawaslu Sidrap Koordinator Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (HP2H), Asmawati Salam, S.Ag., M.H. Keduanya memberikan materi mengenai pentingnya penguatan pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta peran generasi muda dalam menjaga integritas demokrasi.
Ketua Bawaslu Sidrap, Muhardin, menegaskan bahwa mahasiswa dan civitas akademika memiliki posisi strategis sebagai agen perubahan dalam mewujudkan pemilu yang demokratis, jujur, dan adil. Menurutnya, keterlibatan aktif kalangan kampus akan semakin memperkuat budaya demokrasi yang berintegritas.
Sementara itu, Asmawati Salam menjelaskan bahwa salah satu bentuk nyata peran serta masyarakat sebagai pemilih dalam pelaksanaan pemilu maupun pemilihan adalah melalui kerja sama antara Bawaslu dengan perguruan tinggi. Bentuk kolaborasi tersebut dapat diwujudkan melalui berbagai program, seperti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik, diskusi kepemiluan, program magang di Kantor Bawaslu, Bawaslu Goes to Campus, kolaborasi pembuatan konten edukasi kepemiluan, hingga pelibatan mahasiswa dalam kegiatan pemantauan pemilu.
“Melalui kolaborasi tersebut, diharapkan lahir generasi muda yang memiliki pemahaman kuat tentang demokrasi, memiliki kepedulian terhadap proses pemilu, serta mampu menjadi pelopor dalam mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengawasan partisipatif,” ungkap Asmawati Salam.
Kegiatan tersebut juga dirangkaikan dengan penandatanganan nota kesepahaman (MoU) antara Bawaslu Kabupaten Sidenreng Rappang dan IAI DDI Sidrap sebagai bentuk komitmen bersama dalam memperkuat pendidikan politik, pengawasan partisipatif, serta membangun sinergi kelembagaan yang berkelanjutan. Kerja sama ini diharapkan menjadi langkah strategis dalam meningkatkan kualitas demokrasi melalui keterlibatan aktif dunia akademik dan masyarakat.(*)
