WANUAMILENIALTODAY, SIDRAP – Kelangkaan Bahan Bakar Minyak (BBM) yang melanda sejumlah wilayah Sulsel mengakibatkan antrean panjang kendaraan berjam-jam memicu pertanyaan serius.
IPMI SIDRAP menanggapi fenomena ini bukan lagi sebagai fluktuasi distribusi biasa.
Muh. Sukri selaku Sekjend IPMI SIDRAP menilai fenomena ini sebagai gambaran dari ketimpangan tata kelola energi dan lemahnya mitigasi pemerintah.
Ia menilai bahwa narasi normatif yang dijual pemerintah sebagai alat penenang ke masyarakat tidak sesuai dengan kondisi realitas yang terjadi di lapangan.
Sukri menganggap pernyataan pihak koorporasi energi yakni PT. Pertamina Patra Niaga Region Sulawesi berbanding terbalik dengan kondisi lapangan. Bahkan, dalih _panic buying_ hingga lonjakan kebutuhan musiman diseret menjadi kambing hitam.
“Yang menjadi pertanyaan mendasarnya: jika stok aman, ke mana aliran energi tersebut didistribusikan hingga rakyat kecil dan sopir angkutan harus menghabiskan waktu berjam-jam demi mendapatkan haknya?” Tanya Sukri.
IPMI SIDRAP Mengapresiasi pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan karena mengambil langkah preventif degan membentuk Satuan Tugas (Satgas) BBM.
” Kami mengapresiasi langkah preventif dengan pembentukan satgas oleh pemprov, namun kita harus ingat apa yang menjadi tujuan sehingga satgas ini dibentuk, jangan hanya sekedar dibentuk tanpa ada hasil yang bisa masyarakat saksikan” ujarnya.
Sukri Menilai desakan yang dikeluarkan oleh DPRD Sulsel agar Pertamina membuka secara transparan data kuota dan jalur distribusi menyiratkan satu sinyal kuat.
“Apakah selama ini ada ruang gelap dalam tata niaga subsidi yang sengaja dibiarkan remang-remang tanpa adanya transparansi? kalau memang ada oknum yang menyelipkan kepentingan silahkan di proses secara hukum, kalau memang tidak ada silahkan buka dan buktikan ke publik” tegas Sukri
Krisis energi di Sulsel adalah potret nyata gagalnya sinkronisasi antara data di atas meja pejabat dan penderitaan nyata di tingkat akar rumput. Alih-alih saling lempar argumen soal keamanan stok atau menyalahkan perilaku konsumen, transparansi data kuota secara utuh, penegakan hukum tanpa kompromi terhadap mafia migas, serta perbaikan sistem pengawasan distribusi adalah harga mati. Masyarakat Sulsel tidak butuh janji-janji bahwa pasokan aman; yang mereka butuhkan adalah keadilan energi yang bisa diakses tanpa harus mengantre hingga berjam-jam lamanya.
Oleh karena itu Kami Mendesak Pemerintah Daerah Sulawesi Selatan, DPRD Sulsel, Pertamina hingga Aparat Penegak Hukum untuk segera memastikan tiga hal: Transparansi distribusi bahan BBM, Memperketat pengawasan pendistribusian BBM, dan mengusut tuntas penyebab kelangkaan BBM di sulsel.
